Jakarta - Apple membuat beberapa kemajuan pada Jumat lalu. Khususnya untuk menanggapi tudingan terhadap perlakuan yang tidak wajar terhadap para pekerja di salah satu pabrik supplier-nya. Apple menyatakan bergabung dengan Fair Labor Association.

Asosiasi yang berdiri sejak 1999 dan berbasis di Washington ini berkampanye untuk tempat kerja yang lebih baik ke seluruh dunia.

Selama ini Apple menghadapi banyak kritikan terhadap kondisi pabriknya di sejumlah negara Asia. Pekan ini saja Radio Nasional Amerika menyiarkan kisah yang diadaptasi dari Monolog Mike Daisey berjudul The Agony and The Ectasy of Steve Jobs. Dalam monolognya, Mike mendeskripsikan kondisi mengenaskan dalam pabrik-pabrik supplier Apple di CIna.

Foxconn, supplier dari Asia yang menyuplai ke sejumlah perusahaan elektronik semacam Apple, Microsoft, dan Dell, menghadapi kritik tajam. Soalnya ratusan pekerja yang menggarap Microsoft Xbox ternyata bunuh diri karena kehilangan upah.

"Kami menyambut komitmen Apple untuk membuka transparansi dan independensinya. Kami harap partisipasi kali ini akan menghasilkan standar baru bagi industri elektronik," ujar Auret van Heerden, Presiden dan pendiri Fair Labor Association, dalam pernyataannya.

Apple merupakan perusahaan teknologi pertama yang bergabung dengan asosiasi ini. Dalam pengumumannya Apple menyatakan akan membuat situasi pabrik yang lebih aman dan kondisi yang lebih baik terhadap para partnernya. Apple pun mengaku sudah mengaudit 229 supplier-nya.

Hasil audit menunjukkan tidak ditemukan kekerasan terhadap pekerja. Partner Apple pun setuju untuk tidak akan memperkerjakan lebih dari 60 jam sepekan. Tapi hasil audit menemukan bahwa supplier yang memenuhi syarat dari Apple hanya 38 persen. Dalam 93 fasilitas di perusahaan supplier, lebih dari separuh pekerja bekerja lebih dari 60 jam sepekan.

Melihat hasil audit tersebut, Apple pun melacak 110 fasilitas yang ada. Mereka juga menyewa konsultan untuk melatih para manajer di pabrik agar tidak membuat pekerjanya kerja 60 jam sepekan. Laporan audit tersebut juga menemukan bahwa hampir separuh perusahaan tidak membayar layak pekerja yang lembur. Dan 56 fasilitas ternyata tidak ada prosedur untuk pencegahan diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang hamil.